Pada dasarnya, peran ideologi negara tidak hanya berlangsung dalam aspek
legal formal, melainkan harus mampu direalisasikan secara nyata dalam kehidupan
sehari-hari di masyarakat. Ada beberapa peran penting sehingga Pancasila sebagai
ideologi negara dapat dirasakan masyarakat secara luas. Pertama, Pancasila sebagai
ideologi negara merupakan penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga
negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, maraknya kasus narkoba
yang melanda generasi muda menunjukkan preskripsi moral ideologis belum disadari
kehadirannya oleh kalangan muda. Oleh sebab itu, diperlukan norma-norma penuntun
yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai
Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman
yang setimpal bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Kedua, Pancasila
sebagai ideologi negara akan menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila
Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak
melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi
manusia, dan semangat persatuan (Paristiyanti, dkk., 2016: 136).
Paristiyanti, dkk. (2016: 125-128) menjelaskan, sebagai warga negara, kita harus memahami dan mampu mengimplementasikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Secara umum, ada bebeberapa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti:
a) Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama.
b) Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima.
c) Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan tersebut, antara lain terorisme, korupsi, seks bebas, kriminalitas, narkoba, dan lemahnya kesadaran dalam membayar pajak. Sebagai contoh, terorisme dan narkoba. Ada beberapa dampak dari aksi terorisme yang meresahkan kehidupan masyarakat.
1. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
3. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara.
Dampak narkoba terhadap masyarakat Indonesia meliputi hal-hal berikut.
1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
2. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
3. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis-Suseno menegaskan, pelaksanakan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional sebab penyelenggara negara merupakan lembaga yang diamanahkan untuk membuat perundang-undangan untuk kebaikan masyarakat. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional (Magnis-Suseno, 2011: 118-121):
a. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.
b. Aktualisasi lima sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban, serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan, serta diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.
Paristiyanti, dkk. (2016: 125-128) menjelaskan, sebagai warga negara, kita harus memahami dan mampu mengimplementasikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Secara umum, ada bebeberapa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti:
a) Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama.
b) Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima.
c) Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan tersebut, antara lain terorisme, korupsi, seks bebas, kriminalitas, narkoba, dan lemahnya kesadaran dalam membayar pajak. Sebagai contoh, terorisme dan narkoba. Ada beberapa dampak dari aksi terorisme yang meresahkan kehidupan masyarakat.
1. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
3. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara.
Dampak narkoba terhadap masyarakat Indonesia meliputi hal-hal berikut.
1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
2. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
3. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis-Suseno menegaskan, pelaksanakan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional sebab penyelenggara negara merupakan lembaga yang diamanahkan untuk membuat perundang-undangan untuk kebaikan masyarakat. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional (Magnis-Suseno, 2011: 118-121):
a. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.
b. Aktualisasi lima sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban, serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan, serta diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.
Komentar
Posting Komentar